SISTEM PEMERINTAHAN MASA DEMOKRASI LIBERAL
Pada masa liberal, pembentukan kabinet pertama parlementer dilakukan pada November 1945, dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Pada masa RIS (Republik Indonesia Serikat), pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh suatu konstitusi yang biasa disebut dan dikenal sebagai “Konstitusi RIS”. Kabinet tersebut disusun menurut menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu – waktu dapat dijatuhkan oleh wakil – wakil partai dalam parlemen.
Berikut beberapa kabinet, beserta masa jabatannya:
- Kabinet Natsir (1950 – 1951 oleh Masyumi)
- Kabinet Sukiman (1951 – 1952 oleh Masyumi)
- Kabinet Wilopo (1952 – 1952 oleh PNI)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo (1953 – 1955 oleh PRI)
- Kabinet Burhanuddin Harahap (1955 – 1956 oleh Masyumi)
- Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956 – 1957 oleh PRI)
- Kabinet Djuanda (1957 – 1959 oleh Zaken)
Kabinet Natsir
Pada masa itu berbagai kabinet memiliki cara kerja mereka masing – masing dan ciri khas mereka masing – masing. Seperti Kabinet Masyumi yang menekankan pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan Kabinet yang diimpin oleh PNI lebih menekankan masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan Irian Barat sert pemerintahan dalam negeri.
Ketika disusun kabinet dimaksudkan memiliki kabinet yang berisikan dengan banyak partai. Hal ini bertujuan agar tercermin rasa nasional juga mendapat dukungan parlemen yang besar. Kabinet Natsir terbentuk pada 6 Septembe 1950 dan tidak melibatkan PNI di dalamnya. Hal ini akhirnya menjadikan PNI menjadi oposisi bersama PKI dan juga Murba.
Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI. Hadikusumo dari PNI menuntut agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, serta diganti dengan Undang – Undang yang baru yang bersifat demokratis. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 tersebut, dalam menentukan pilihannya dilakukan secara bertingkat. Berdasarkan pemilihan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen.
Akhirnya, menteri dalam negeri mengundurkan diri, serta diikuti Natsir yang menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada 21 Maret 1951.
Baca Juga:
Kabinet Sukiman
Setelah kabinet Natsir, kabinet digantikan dengan kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman, dimulai pada 26 April 1951. Kabinet Sukiman ini melibatkan PNI juga ke dalam kabinet. PArtai pendukung kabinet Sukiman ini berusaha merealisasikan program politik masing – masing. Tetapi pada akhirnya kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya kembali kepada Soekarno pada 23 Februari 1952.
Kabinet Wilopo
Setelah perhentian dari kebinet Sukiman tersebut, Soekarno memberi mandat kepada golongan PNI dengan Kabinet Wilopo pada 30 Maret 1952. Kabinet ini mendapat dukungan yang lebih luas dari sebelum – sebelumnya. Hal ini dikarenakan bahwa PSI dan PSII yang ikut masuk mendukung kabinet. Tugas pokoknya adalah menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dari konstituante. Namun pada 17 Oktober 1952, banyak desakan yang datang kepada presiden Soekarno agar membubarkan parlemen tersebut , karena tidak mencerminkan keinginan rakyat.
Kabinet Ali Sastroamidjojo
Kejatuhan kembali kabinet Wilopo, menjadikan presiden mengalihkan mandat kepada Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) dan kabinet dengan Ali Sastroadmidjojo sebagai Perdana menteri pada 30 Juli 1953. Tetapi kemudian dibubarkan kembali pada 24 Juli 1955.
Kabinet Burhanuddin Harahap
Pada 11 Agustus 1955, Kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap secara resmi diumumkan sebagai engganti dari kabinet Ali Sastroamidjojo. Pada 27 September 1955, pemilihan umum anggota parlemen dilangsungkan, serta pada 15 Desember 1955 dilakukan pemilihan anggota dewan konstituante. Tetapi setelah itu mereka meletakkan jabatan mereka juga. Kabinet ini juga berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI – AD dengan diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955. Tetapi pada 1 Desember 1955 Hatta juga mundur dari jabatannya.
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Pada 20 Maret 1956, Kabinet yang berkoalisikan Nasionalis – Islam dengan Ali Sastroamidjojo sebagai perdana menteri dikenal sebagai kabinet Ali Sastroaidjojo II menjabar dalam pemerintahan. Tetapi mereka menyerahan mandatnya kembali kepada presiden pada 14 Maret 1957.
Kabinet Djuanda
Kemudian dari pada itu, Soekarno akhirnya berusaha mempengaruhi partai – partai agar mereka setuju dalam pembentukan kabinet yang memiliki kaki empat, tetapi hal ini gagal. Kemudian presiden menunjuk dirinya sebagai Formatur untuk membentuk kabinet ekstraparlementer. Dan akhirnya dia menghasilkan sebuah kabinet karya dengan Ir.Djuanda (Tokoh tapa partai) sebagai Perdana Menteri. Kabinet Karya ini dilantik pada 9 april 1957. Kabinet ini memiliki tugas dalam pembebasan Irian Barat dan juga untuk menghadapi masalah ekonomi yang semakin memburuk. Kabinet Karya ini memiliki program yaitu:
- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi Keadaan Republik Indonesia
- Melanjutkan Pembatalan KMB
- Memperjuangkan Irian Barat Kembali Ke Republik Indonesia
- Mempercepat Pembangunan
Dewan Nasional merupakan amanat dari Konsepsi Presiden 1957. Kegunaan dari amanat tersebut antara lain demi menampung dan menyalurkan keinginan- keinginan kekuatan sosial yang ada dan juga sebagai penasihat pemerintah, serta menjaga stabilitas politik untuk mendukung pembangunan negara.
Sekian yang dapat kami sampaikan , terimakasih.